Bupati Gowa Perjuangkan Honorer Jadi PPPK
"(Kami) membahas solusi terbaik penyelesaian tenaga non ASN ini menjadi PPPK," ungkap Adnan
Bupati Kukar usulkan honorer 5 tahun mengabdi diangkat jadi ASN tanpa tes
Ia menegaskan, usulan tersebut merupakan komitmen Pemkab Kukar memperjuangkan nasib tenaga honorer.
Anggaran pengangkatan guru honorer jadi PPPK dinilai masih kurang
Anggaran yang dialokasikan pemerintah hanya dapat digunakan menggaji guru yang diangkat di tahun pertama.
Pemkab Gowa buka ratusan formasi PPPK tenaga medis hingga guru
Formasi yang dibuka kali ini sebanyak 928 lowongan, meliputi jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
389 PPPK Pemkab Gowa terima SK
Adnan meminta agar seluruh PPPK bekerja dengan baik dalam upaya membangun daerah.
Indonesia masih membutuhkan 2,4 juta guru
Tahun ini, pemerintah berupaya mengangkat guru honorer menjadi PPPK dengan memberikan berbagai kemudahan.
Menpan RB ungkap 3 opsi penyelesaian permasalahan tenaga honorer
Opsi itu akan disampaikan ke kementerian terkait dan juga anggota dewan.
Gelar rakor dengan Menteri PANRB, APKASI ungkap persoalan tenaga honorer
Rencana penghapusan tenaga non-ASN menimbulkan kegelisahan bagi kepala daerah dan tenaga honorer.
Guru honorer sampaikan keinginan segera diangkat jadi ASN kepada DPR
DPR akui masih ada kendala yang perlu diselesaikan terkait pengangkatan guru honorer.
Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa hapus tenaga honorer
Tak sedikit pemerintah daerah kesulitan menyerap seluruh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK.
Tolak tenaga honorer dihapus, Kepala BKD Kaltim: Bertahap dialihkan ke PPPK
Kepala BKD Kaltim, Diddy Rusdiansyah menegaskan, tenaga honorer secara bertahap dialihkan menjadi PPPK.
1.166 PPPK guru di Bandar Lampung terima SK akhir Juli 2022
Para PPPK ini untuk sementara waktu dibekali dengan surat perintah tugas (SPT) sembari menunggu SK turun.
Di balik sengkarut tunggakan gaji guru PPPK
Pemerintah pusat bersikukuh alokasi gaji PPPK sudah ada dalam DAU. Pemda mengaku tak punya duit.
1.166 Guru di Kota Bandar Lampung dipastikan terima SK pengangkatan PPPK
Saat ini SK tersebut telah berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan siap dibagikan.
Biro Adpim siapkan bimbel CAT bagi peserta PPPK Pemprov Kaltim
Kepala Biro Adpim Setda Kaltim, HM Syafranuddin mengatakan, Bimbel CAT rencananya digelar mulai akhir tahun 2022.
Pemerintah kembali buka PPPK Guru di 2022, cek di sini syaratnya
Pengadaan PPPK Guru 2022 dapat diikuti oleh dua kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum.
Perjelas status, Gubernur Kaltim serahkan 685 SK PPPK formasi guru
“Selamat atas ditetapkan dan diterima SK sebagai guru PPPK di lingkungan Pemprov Kaltim. Semoga amanah dalam menjalankan tugas,” kata Isran.
Pemkab Pandeglang kontrak ribuan tenaga honorer guru dan nakes
, para PPPK yang saat ini dikontrak merupakan para honorer yang lolos tahapan seleksi PPPK tahun 2021.
Ribuan PPPK Guru di Bandar Lampung segera terima SK pengangkatan
Pemerintah setempat tengah berkoordinasi dengan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan nomor induk pegawai.
Perbaiki nilai gaji SK PPPK Guru, BKPSDM Klaten pastikan tidak pengaruhi hak
"Jadi kami imbau PPPK tetap tenang karena ada kesalahan teknis," jelas Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Klaten, Slamet.
Pemkot Makassar usulkan 500 kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
Pemkot Makassar mengusulkan kuota 500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang didominasi formasi guru.
2.099 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kab. Pandeglang Terima NIK
Selain P3K, sebanyak 430 CPNS yang lulus seleksi tahun 2021 juga sama sudah menerima NIP.
DPR: Pengalokasian anggaran sampai rekrutmen PPPK masih meninggalkan masalah
Skema pembiayaan guru PPPK belum ada titik temu, agenda rekrutmen satu juta guru PPPK hingga kini masih terisi 17%.
Kemendagri ingatkan pemda agar siapkan anggaran gaji PPPK
Kebijakan ini termasuk dalam kriteria mendesak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019.
Menghapus status pegawai honorer
Penghapusan status pegawai honorer di instansi pemerintahan berdasarkan PP 49/2018.
