DPR soroti status kepegawaian dan upah guru yang di bawah standar

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani kembali mengangkat isu mendesak yang kerap luput dari perhatian publik, yakni nasib para guru dan tenaga pendidik lainnya yang menjadi tulang punggung pendidikan nasional namun kerap diperlakukan tidak setara. Dalam pernyataannya memperingati Hari Pendidikan Nasional, Puan menyuarakan kegelisahan banyak guru di seluruh Indonesia yang masih bergulat dengan status tidak jelas, upah di bawah standar, dan minimnya jaminan kesejahteraan.

“Hingga saat ini, masih banyak guru dan elemen tenaga pendidik lain yang mengabdi dengan penuh dedikasi, namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan status, upah layak, maupun jaminan kesejahteraan,” tegas Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/5).

Puan menyebut para guru adalah pejuang garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun realitas yang mereka hadapi sering jauh dari idealisme profesi. Banyak di antaranya, terutama di daerah terpencil, bertahun-tahun mengajar tanpa status kepegawaian tetap, menerima honor minim, dan tanpa akses terhadap jaminan sosial yang layak.

“Pemerintah harus memastikan penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti,” ujar Puan.

Ia menekankan, kesejahteraan guru bukan sekadar bentuk penghormatan moral, tetapi juga fondasi utama bagi mutu pendidikan nasional. Guru yang hidup dalam ketidakpastian, menurutnya, tidak dapat dibebani harapan besar untuk melahirkan generasi unggul.

Sebagai Ketua DPR, Puan menyatakan komitmennya untuk terus mendorong regulasi yang menjamin hak-hak tenaga pendidik secara menyeluruh. Ia juga menyerukan evaluasi terhadap sistem pengangkatan guru honorer, serta pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lebih manusiawi dan berpihak kepada mereka yang telah lama mengabdi.

Puan mengajak kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menempatkan guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.