Menghapus bayang-bayang ketidakpastian dari hajatan lima tahunan

Bayang-bayang resesi ekonomi masih menghantui tahun 2024. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian perekonomian akibat perang, serta faktor iklim El Nino membuat perekonomian Indonesia pun turut melemah. Seperti terjadi pada kuartal-III 2023 di mana ekonomi tumbuh 4,94%, lebih rendah dibanding kuartal-II 2023 yang sebesar 5,17% (year on year/yoy).

Namun, asa meningkatnya laju perekonomian pada tahun 2024 datang dari gelaran Pemilihan Umum (pemilu). Hajatan lima tahunan ini dipastikan akan memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi di tengah masih adanya ketidakpastian ekonomi global.

Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengakui gelaran pemilu sangat berdampak positif pada perekonomian tanah air. Namun, dampak hajatan lima tahunan ini hanya terbatas di sektor tertentu saja yakni makanan dan minuman, akomodasi, transportasi, tekstil, percetakan dan industri media.

“Sebagai gambaran ada Rp76,6 triliun dari APBN untuk pelaksanaan pemilu, ditambah ada 9.917 Caleg. Kalau per caleg katakanlah pengeluarannya Rp5 miliar maka ada hampir Rp50 triliun belanja langsung caleg,” katanya kepada Alinea.id, Selasa (28/11).

Memang, perkiraan tersebut masih hitungan kasar saja. Namun, Eko meyakini pemilu akan berdampak langsung pada perekonomian yang kini masih melemah di kuartal-III 2023. “Jadi setidaknya ada dampak langsung Rp126 triliun, memang tidak sangat besar namun di beberapa sektor tadi akan ada peningkatan permintaan,” tambahnya.

Sementara itu, Managing Partner Inventure Yuswohady mengatakan meski perekonomian global masih dibayangi perlambatan hingga tahun depan namun, pertumbuhan ekonomi tanah air masih solid. Terbukti dari masih positifnya pertumbuhan ekonomi di atas level 4%.

Dia menekankan suramnya perekonomian 2024 tidak berlaku bagi Indonesia karena ada gelaran pemilu yang menjadi harapan tersendiri. khususnya dalam hal mendorong konsumsi masyarakat. Apalagi kontribusi utama PDB dari sisi pengeluaran masih datang dari konsumsi masyarakat yang pada kuartal-III mencapai 52,62%.

Dia mengatakan sektor yang mengalami pertumbuhan bagus selama pemilu adalah tekstil, makanan dan minuman (food and beverages). “Sepanjang tahun 2014 industri Makanan dan Minuman mengalami angka tertinggi di masa kampanye yaitu 0,50% dan 0,08% sementara pada masa kampanye 2019 tertinggi di angka 0,38%,” paparnya dalam Webinar Winning Triple Economy, beberapa waktu lalu.

Adapun untuk industri Tekstil dan Pakaian Jadi menjelang masa kampanye 2014 melonjak pesat hingga 0,6%. Sementara pada masa kampanye 2019 tertinggi di angka 0,11 menjelang pemilu.

Di sisi lain, pengeluaran konsumsi rumah tangga paling tinggi di masa kampanye Pemilu 2014 yaitu 1,3%. Di mana pengeluaran untuk Makan dan Minum selain Restoran mendominasi dengan angka 0,47% diikuti dengan Transportasi dan Komunikasi yaitu 0,35% dan selanjutnya Restoran dan Hotel sebesar 0,16%

Adapun pada Pemilu 2019, selama masa kampanye pengeluaran konsumsi rumah tangga paling tinggi di tahun 2018 yaitu 0,89% kemudian menurun jadi 0,49% pada tahun 2019. Tercatat pengeluaran Makan dan Minum selain Restoran di posisi teratas yaitu 0,67% disusul pengeluaran Transportasi dan Komunikasi sebesar 0,50%.

Bansos dan money politic

Pun demikian dengan belanja pemerintah yang pada Pemilu 2014 silam melalui belanja sosial naik 11,3% dari tahun 2013. Bahkan, ada tambahan dana sebesar Rp36 triliun dari anggaran awal Rp55 triliun. Begitu juga dengan Pemilu 2019 bantuan sosial naik 106,6% dibanding kuartal-I 2018. 

“Nilai ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, bahkan belum pernah di kuartal-I realisasi bantuan sosial mencapai lebih dari 30% APBN,” kata pria yang karib disapa Siwo ini.

Hal yang juga mendorong perekonomian adalah biaya iklan di mana tahun 2014 total iklan kampanye kedua pasangan calon Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menghabiskan Rp186 miliar atau sebanyak 5.775 spot iklan di TV. Adapun belanja iklan parpol di TV saat pileg mencapai Rp340 miliar. Sedangkan di tahun 2019, belanja iklan di kuartal-I mencapai Rp2 triliun atau 11%.

“Jangan lupa ada juga money politic paradoks, memang enggak bagus harus diberantas KPK bukan sesuatu yang terpuji tapi blessing in disguise ini jadi pelumas bagi pertumbuhan kita,” 

Dia memaparkan pada Pemilu 2019 di masa tenang, pengawas pemilu menangkap tangan 25 kasus politik uang di 25 kabupaten/kota. Bahkan survei LIPI dan SPD 2019 mengungkap 60% responden mengaku akan menerima politik uang jika ada pihak yang memberikan. Lalu, 40% responden menerima uang dari peserta pemilu tetapi tidak mempertimbangkan untuk memilih mereka. Kemudian, 37% responden mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.

“Survei ini juga mencatat 64-76% responden memilih pemberian uang ketimbang barang. Serta 23-35% yang memilih pemberian barang berbentuk sembako, bibit, pupuk, dan lain-lain,” bebernya.

Menurutnya, hal yang sama juga berlaku bagi dana yang mengalir dari partai politik ke masyarakat. “Pebisnis yang dukung partai akan menyuntikkan daya beli ke masyarakat dan itu tersebar sampai ke desa-desa, akan dibelanjakan dan jadi kekuatan daya beli masyarakat di tingkat grassroot dan jadi mesin consumer spending,” ungkap dia.

Sementara itu, Eko dari Indef menilai bansos dan politik uang bagi kelompok masyarakat terbawah memang sedikit membantu. “Karena umumnya nilainya juga tidak seberapa jika dibandingkan dengan bansos pemerintah. Tapi dampaknya sudah pasti merusak demokrasi. Untuk mendorong daya beli, masih lebih besar dampaknya dari bansos dibanding serangan fajar,” tegasnya.