Diduga menipu jemaah umrah, pimpinan PT Wina Ekspres ditahan polisi
UU 8 Tahun 2019 tentang Haji mengatur berbagai larangan disertai dengan sanksi pidana bagi para pelanggar regulasi umrah dan haji khusus.
Perkara PT NSWM dan tipu-tipu berulang travel umrah
Bagaimana usaha pemerintah agar kejadian penipuan berkedok agen travel umrah tak terus terulang?
Permintaan para korban First Travel setelah putusan PK
Kejaksaan Negeri Depok diminta segera mendata nama-nama korban First Travel yang berhak menerima ganti rugi.
Kejagung pastikan penundaan lelang aset First Travel
Penundaan tersebut dikarenakan adanya pengajuan peninjauan kembali atau PK oleh korban First Travel.
Korban minta Kejagung tunda lelang aset First Travel
Korban kasus penipuan dan penggelapan First Travel meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda lelang aset yang disita negara.
Hakim PN Depok tolak gugatan perdata ihwal aset First Travel
Hakim menilai gugatan yang diajukan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima secara hukum.
Kejaksaan Agung hanya bisa sita aset First Travel Rp40 miliar
Bukan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mencari sisa aset First Travel lainnya yang ditaksir mencapai Rp853 miliar.
Kisruh perampasan aset First Travel bergulir ke MK
Gugatan diajukan terhadap pasal yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perampasan aset First Travel untuk negara.
Kronologi penipuan First Travel
First Travel mengelabui ribuan calon jemaah umrah pada 2017.
Penipuan First Travel dan opsi hukum mengembalikan hak korban
Putusan Mahkamah Agung terkait aset First Travel yang akan disita negara, menjadi polemik.
Jaksa Agung: Kembalikan aset First Travel pada korban
Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai putusan kasasi MA bermasalah.
Korban First Travel soal lelang aset buat negara: Negara kasih gue apa?
Jemaah korban First Travel berharap dana mereka dikembalikan atau mereka diberangkatkan umrah.
Nihil transparansi aset, korban ingin dibentuk Pansus DPR
Kuasa hukum korban meminta perlindungan hukum kepada Polri serta Jaksa Agung. Mereka juga mendesak agar dibentuk Pansus DPR.
Bos First Travel divonis 20 dan 18 tahun penjara
Andika dan Anniesa Hasibuan juga disanksi denda Rp 10 miliar subsider 8 bulan penjara.
Ombudsman temukan maladministrasi di dua kementerian
Ombudsman minta Kementerian Agama menurunkan moratorium pendaftaran umrah selama dua bulan.
Dua rumah mewah milik bos Abu Tours disita
Penelusuran harta benda milik bos Abu Tours melibatkan polisi di seluruh daerah.
Kemenag perketat izin perusahaan travel
Menteri Agama mengatakan akan melakukan kebijakan moratorium izin kepada biro-biro umroh yang baru untuk mendapat izin.
PDI Perjuangan usulkan pembentukan TGPF umrah bermasalah
Usulan pembentukan TGPF untuk menyelidiki uang jamaah yang telah disetorkan kepada biro umrah yang bermasalah. Guna memastikan uang kembali.
Syahrini datang ke sidang First Travel
Setelah beberapa kali mangkir, Artis Syahrini akhirnya datang menghadiri sidang kasus First Travel hari ini (2/4).
Polisi kembali sita gudang milik Abu Tours
Penyitaan dan penyegelan empat unit gudang ini adalah lanjutan dari penyegelan rumah mewah, apartemen dan gedung perkantoran Abu Tours.
Kementerian Agama cabut izin biro perjalanan bermasalah
Pencabutan agen travel bermasalah karena terbukti gagal memberangkatkan jemaah. Selain juga masalah kemampuan finansial
Regulasi baru demi tertibkan agen travel umrah nakal
Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bukanlah bisnis sebagaimana umumnya. Umrah adalah ibadah.
CEO Abu Tours tersangka penipuan umrah
HM diduga menipu setelah tidak mampu memberangkatkan umrah 86.720 orang.
Kasus First Travel, JPU ancam panggil paksa Syahrini
JPU sebelumnya sudah dua kali memanggil Syahrini yaitu pada Rabu (14/3) dan Rabu (21/3).
Minim literasi, masyarakat mudah tergoda janji biro umrah
Masyarakat masih sulit membedakan antara biro perjalanan yang sekiranya dapat memenuhi janjinya memberangkatkan jamaahnya.
