ICW kritik perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, singgung pemerintahan Jokowi
Bagi ICW, putusan itu tidak tepat dan tak memiliki muatan konstitusionalitas.
Eks Ketua KPK sebut perpanjangan masa jabatan pimpinan by design
Agus menilai, putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut sudah dirancang.
Masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang, Firli Bahuri: Kami siap laksanakan
Firli mengklaim pihaknya berkomitmen menguatkan upaya pemberantasan korupsi dalam masa perpanjangan jabatannya tersebut.
Mahfud MD enggan komentari masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun: Putusan MK belum saya baca
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun yang diajukan Nurul Ghufron.
Arsul Sani sebut jabatan pimpinan KPK cukup 3 tahun
"Menurut saya, jangan 4 tahun, cukup 3 tahun saja pimpinan KPK yang akan datang."
Nurul Ghufron gugat masa jabatan pimpinan KPK, minta jadi 5 tahun
Ada tiga alasan Nurul Ghufron meminta masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang setahun menjadi 5 tahun.
Partai Buruh sebut peran parpol "jauh panggang dari api"
Pun demikian dengan oposisi, yang dinilai cenderung setengah hati menghadapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pegawai KPK lengkapi bukti judicial review di MK
Permohonan kepada MK telah diserahkan pada 2 Juni 2021.
Argumentasi MK dalam putusan uji formil UU KPK sangat formalistik
Susi mengatakan, MK hanya melihatnya secara tunggal tanpa mempertimbangkan terjadi demonstrasi saat pelaksanaannya.
KPK apresiasi pemohon uji materiil
Berdasarkan putusan MK, KPK kini tak lagi perlu izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan dari Dewas.
KPK laksanakan putusan uji materiil MK
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatarongan Panggabean pastikan tunduk dengan putusan MK. Izin sadap, geledah, dan sita tak lagi dikeluarkan Dewas.
Rektor UII kritik keras putusan MK soal uji formil UU KPK
KPK menolak gugatan uji formil UU KPK dengan dalih proses pembentukannya telah sesuai prosedur.
Dianggap intervensi, MK: Penyadapan KPK tak perlu izin Dewas
Dewas KPK bukanlah aparat penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan pro justitia.
4 alasan ICW desak MK batalkan revisi UU KPK
Untuk independensi, UU KPK baru menabrak putusan MK tahun 2006 dan tahun 2011.
Indriyanto Seno Adji sampaikan alasan dukung revisi UU KPK
Keberadaan Dewas dibutuhkan karena KPK memiliki kelebihan dan kekurangan.
PUSaKO: Hakim MK wajib menggali fakta sebelum putus uji materi UU KPK
Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang belakangan sudah digunakan KPK dalam kasus BLBI.
Penjelasan MK soal belum selesainya pengujian UU KPK
Persidangan uji materi UU KPK di MK sempat tertunda karena adanya sengketa Pilkada 2020.
Penjelasan MK soal belum selesainya pengujian UU KPK
Persidangan uji materi UU KPK di MK sempat tertunda karena adanya sengketa Pilkada 2020.
Pascarevisi UU, pakar sebut KPK masuk kondisi new normal
Bagi akademisi UGM, Zainal Arifin Mochtar, KPK lebih baik dibubarkan.
Eks komisioner: SP3 BLBI bukti negatif revisi UU KPK
KPK menerbitkan SP3 kasus BLBI dengan alasan syarat unsur perbuatan penyelenggara negara tidak terpenuhi.
PKS harap hakim MK jernih mengadili perkara judical review UU KPK
Mardani menilai, kasus Nurdin Abdullah menjadi contoh praktik korupsi dalam negeri sangat mengkhawatirkan.
KPK jelaskan soal 7 posisi jabatan baru
KPK klaim penataan struktur untuk perbaikan kinerja.
KPK diminta perhatikan UU dalam merombak struktur organisasi
KPK harus dapat memperhatikan sejumlah aspek dalam merombak struktur organisasi.
Perombakan struktur, Wakil Ketua KPK: Sesuai strategi yang dikembangkan
KPK mengembangkan pemberantasan korupsi dengan tiga metode. Pertama Penindakan, kedua pencegahan dan pendidikan.
Struktur baru KPK, anggota Komisi III: Suka-suka pimpinan KPK
KPK menetapkan sejumlah struktur baru melalui Perkom Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.