Kelas menengah menjadi tulang punggung konsumsi domestik yang menopang perekonomian nasional, namun tak tersentuh stimulus.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk lima kebijakan stimulus ekonomi yang bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap mendekati 5% pada kuartal II-2025. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat serta menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Lima bentuk stimulus tersebut mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif tol, perluasan bantuan sosial seperti sembako dan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya. Dari total dana, Rp23,59 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp0,85 triliun dari non-APBN.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Charles Meikyansah, menyebut pentingnya inklusivitas dalam implementasi stimulus agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah, turut merasakan manfaatnya.
“Kita juga perlu melihat kelas menengah yang kini menghadapi tekanan. Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekonomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh,” ujar Charles dalam keterangan, Rabu (4/6).
Charles menyoroti kelas menengah selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik yang menopang perekonomian nasional. Menurutnya, tekanan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan penghasilan di sektor industri, jasa, hingga ekonomi kreatif, patut menjadi perhatian.