Sri Mulyani: Pemerintah minimalkan risiko penyimpangan APBN 2020
Pemerintah sejak awal terus memperkuat fungsi pengawasan pada saat membahas perencanaan program, mulai dari desain program.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pemerintah berupaya keras untuk meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam setiap transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2020.
"Tidak terkecuali bagi transaksi untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020," katanya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (6/9).
Oleh sebab itu, pemerintah sejak awal terus memperkuat fungsi pengawasan pada saat membahas perencanaan program, mulai dari desain program dan alokasi anggarannya.
Pengawasan tersebut dijalankan melalui pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal bagi pemerintah.
Dia pun menuturkan, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan pendekatan audit secara menyeluruh atau audit universe atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, khususnya atas implementasi PC-PEN 2020.