Malaysia ingin mengekang jurnalisme 'tidak etis', pers merasa itu merusak kebebasan berbicara

Pemerintah Malaysia, Senin (20/2), mengumumkan akan memeriksa dan mengamandemen Communications and Multimedia Act 1998 (CMA), juga dikenal sebagai Act 588 untuk mengekang jurnalisme yang tidak etis.

Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil (Lembah Pantai-PH) menyebutkan di Dewan Rakyat bahwa UU 588 akan diamandemen untuk meningkatkan kerangka peraturannya, khususnya dalam hal keamanan dan keandalan jaringan.

Diketahui, Act 588 adalah undang-undang yang mengatur industri komunikasi dan multimedia di Malaysia.

Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum untuk pengembangan industri-industri ini dan berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara adil dan transparan.

Lingkungan berita yang sehat atau menghambat kebebasan berbicara?