Malaysia ingin mengekang jurnalisme 'tidak etis', pers merasa itu merusak kebebasan berbicara

Pemerintah Malaysia, Senin (20/2), mengumumkan akan memeriksa dan mengamandemen Communications and Multimedia Act 1998 (CMA), juga dikenal sebagai Act 588 untuk mengekang jurnalisme yang tidak etis.

Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil (Lembah Pantai-PH) menyebutkan di Dewan Rakyat bahwa UU 588 akan diamandemen untuk meningkatkan kerangka peraturannya, khususnya dalam hal keamanan dan keandalan jaringan.

Diketahui, Act 588 adalah undang-undang yang mengatur industri komunikasi dan multimedia di Malaysia.

Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum untuk pengembangan industri-industri ini dan berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara adil dan transparan.

Lingkungan berita yang sehat atau menghambat kebebasan berbicara?

Sementara organisasi pengawas jurnalisme seperti Centre for Independent Journalism (CIJ) memuji gagasan umum untuk mendorong lingkungan berita yang lebih sehat. Direktur eksekutifnya, Wathshlah Naidu, mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa undang-undang dan kebijakan yang lebih ketat akan menghasilkan jurnalisme yang adil dan tidak memihak.

“Sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap upaya untuk mengamandemen CMA, untuk memperkuat, dan tidak merusak kebebasan berbicara atau kebebasan media di Malaysia. Kami mendesak Menteri untuk memastikan keterlibatan multi-stakeholder dilakukan dalam peninjauan CMA, dengan mempertimbangkan prinsip ini,” tegasnya.

Wathshlah percaya bahwa lebih penting dari sebelumnya untuk bergerak maju dengan pembentukan Dewan Media Malaysia sebagai badan yang transparan dan mengatur diri sendiri untuk industri ini guna menegakkan standar etika dan kode etik tertinggi.

“Ini akan memberikan proses penyelesaian sengketa yang diperlukan yang memenuhi kebutuhan industri serta menempatkan kepentingan publik sebagai inti dari penyelesaian apa pun,” sambungnya.

Katakan tidak untuk kesalahan dan disinformasi

Sementara itu, dia mengatakan CIJ merekomendasikan agar kementerian berkolaborasi dengan inisiatif yang ada, termasuk Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), untuk meningkatkan langkah-langkah inokulasi independen dan mekanisme pemeriksaan fakta, untuk secara efektif menyanggah narasi yang salah dan menyesatkan sebelum menjadi viral.

“Selain itu, pemerintah harus memfokuskan upayanya pada literasi media dan digital, serta penyebaran informasi publik untuk melawan dugaan misinformasi dan disinformasi, dan tidak hanya fokus pada penggunaan undang-undang atau peraturan,” serunya.

Dia mengatakan liputan media Pemilu ke-15 menunjukkan bahwa platform media sosial digunakan sebagai alat untuk keuntungan politik melalui penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian.

“Oleh karena itu, pemerintah harus melanjutkan keterlibatan strategis dengan platform media sosial, dan dengan pakar multi-stakeholder, untuk memperkuat dan memastikan respons yang efektif dalam situasi disinformasi dan ujaran kebencian,” tambahnya.

Hukum telah digunakan terhadap jurnalis

Sementara itu, Klub Koresponden Asing Malaysia (FCCM) menyatakan prihatin dengan sikap menteri yang mengamandemen Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk mengatasi jurnalisme yang tidak etis.

Dalam sebuah pernyataan kepada Coconuts, dikatakan bahwa meskipun ada jaminan bahwa kementerian tidak akan menggunakannya untuk melanggar kebebasan berbicara dan pers, undang-undang tersebut di masa lalu telah digunakan untuk melawan jurnalis.

“Kami percaya fitnah jika dianggap demikian, harus dilawan dengan fakta dan bukan tindakan hukuman.”

“Oleh karena itu, kami menyerukan komunikasi yang lebih dekat dan lebih transparan antara pemerintah dan komunitas pers Malaysia,” sebut FCCM.