Amnesty International tagih 9 agenda HAM ke DPR
Sembilan agenda prioritas itu disusun Amnesty International sebelum Pilpres 2019.
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan sembilan agenda prioritas terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, sembilan agenda prioritas itu disusun sebelum Pilpres 2019. Harapannya bisa diselesaikan presiden terpilh dalam hal ini Joko Widodo, para menteri, dan DPR.
"Dokumennya kami susun sebelum pilpres lalu kami serahkan kepada presiden terpilih, para menteri, dan DPR periode 2019-2024," kata Usman saat melakuan pengaduan dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).
Usman mengatakan, agenda HAM yang pertama ialah adanya jaminan kemerdekaan berekspresi serta perlindungan HAM.
Selama 2019, terjadi kriminalisasi terhadap aktivis HAM seperti Ananda Badudu, Robertus Robert, hingga Veronika Koman.