Ancam pecat kapolda dan pangdam, Walhi: Jokowi represif
Kebijakan pemecatan ini bisa berdampak kepada masyarakat adat yang tinggal di hutan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan memecat Kapolda dan Pangdam jika tak becus mengurusi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau.
Walhi berpendapat sikap pria yang akrab disapa Jokowi itu teramat represif. Alih-alih menyelesaikan persoalan karhutla, kebijakan tersebut justru bisa berimbas kepada masyarakat.
“Di lapangan aparat kepolisian dan tentara itu justru menyasar ke warga. Kami justru mengkhawatirkan model pendekatan seperti ini karena tidak akan efektif mencegah kebakaran hutan,” kata Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati kepada Alinea.id di Jakarta pada Rabu (7/8).
Nur Hidayati mengatakan, kebijakan tersebut bisa mengakibatkan kriminalisasi terhadap masyarakat. Terutama bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau pinggir hutan. Ketimbang melakukan pemecatan, pemerintah sebaiknya membasahi kembali lahan-lahan gambut agar kembali menjadi rawa.
“Atau melakukan penanaman kembali tanaman gambut dan membiarkannya berproses secara alami agar menjadi hutan rawa gambut,” ujarnya.