Skema penyaluran subsidi perlu dibuat untuk rentang waktu 10-20 tahun ke depan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah, meminta, pemerintah untuk tidak mengurangi subsidi LPG. Menurut dia, justru ingin penyaluran subsidi LPG dapat lebih mudah diterima masyarakat.
"Tidak ada pengurangan subsidi, yang ada adalah keinginan kami mempertajam subsidi supaya tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapat subsidi itu. Bahkan, kalau perlu (gunakan) sidik jari, bahkan biometrik sekalian," kata Said, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/4).
Menurut dia, skema penyaluran subsidi perlu dibuat untuk rentang waktu 10-20 tahun ke depan. Said menilai, penyaluran subsidi LPG dengan menggunakan kartu tidak efektif, karena skema itu akan mengalami revisi setiap waktunya.
"LPG itu kami minta langsung kepada sasaran penerima. Kalau biometrik paling enak, tinggal nongol mukanya, muncul LPG. Cari yang termudah bagi rakyat," tegas Said.
Di samping itu, Said meminta, agar subsidi LPG tidak diberikan kepada korporasi. Dia menyarankan, agar penyaluran subsidi LPG dapat tepat sasaran pada masyarakat yang kurang mampu dan disesuaikan dengan DTKS.