Bertemu Komnas HAM, Jokowi bahas penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu
Pemerintah memosisikan Komnas HAM sebagai lembaga independen dengan tugas yang harus dihargai.
Pemerintah terus mengupayakan penuntasan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu. Salah satunya, berkoordinasi dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/1).
"Pemerintah akan terus berkoordinasi dan bekerja sama serta menunggu masukan-masukan dan saran-saran serta rekomendasi dari Komnas HAM sesuai dengan tugas konstitusionalnya," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Komnas HAM di Istana, beberapa saat lalu.
Mahfud menuturkan, pemerintah memosisikan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen dengan tugas konstitusional yang harus dihargai. Karenanya, akan terus bekerja sama dengan Komnas HAM dalam penyelesaian berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu, baik secara yudisial maupun nonyudisial.
"Komnas HAM akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sampai nanti ditemukan jalan yang lebih mungkin untuk dilakukan untuk menuju pengadilan karena untuk pelanggaran HAM berat itu tidak ada kedaluwarsanya," ujar Mahfud.
Penyelesaian secara nonyudisial, imbuh Mahfud, pemerintah akan melakukan proses penyelesaian sesuai rekomendasi Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM). Komnas HAM juga bakal memberikan bantuan.