Dilema penggunaan jamu dalam pelayanan kesehatan di Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 003/2010 tentang saintifikasi jamu mengatur penelitian berbasis pelayanan bagi tenaga kesehatan (nakes)/dokter. Namun, tidak mengatur pelayanan kesehatan dengan jamu oleh nakes/dokter.

“Para dokter saintifikasi jamu ini awalnya ketika mengikuti pelatihan menyangka akan bisa meresepkan jamu yang sudah diuji klinik. Tetapi ternyata tidak bisa, tidak bisa memberikan jamu yang sudah diuji klinik. Padahal, sebenarnya sudah ada bukti klinisnya, ternyata tidak bisa atau tidak diperbolehkan,” ujar Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania dalam diskusi virtual, Minggu (30/5).

Lalu, muncul Peraturan Pemerintah (PP) 103/2014 yang mengatur segi empiris, komplementer, serta integrasi terkait pelayanan kesehatan tradisional. Dari sisi empiris, jelasnya, PP tersebut membatasi penyehat tradisional (pendidikan informal/noninformal) hanya boleh dalam upaya promotif (promosi) dan preventif (pencegahan).

Padahal, penyehat tradisional atau orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional diklaim dapat melakukan upaya kuratif (pengobatan). “Seperti kita lihat misalnya ada dukun patah tulang. Kita melihat mereka sebenarnya banyak memberikan manfaat untuk masyarakat, tetapi dengan PP ini, mereka dilarang melakukan upaya kuratif, ini yang sangat disayangkan, seharusnya dibina dan diawasi (Kementerian Kesehatan),” ucapnya.

Sementara itu, sisi komplementer (penerapan kesehatan tradisional memanfaatkan ilmu biologis, dan biokultural yang telah terbukti secara empiris) melahirkan profesi baru bernama tenaga kesehatan tradisional (nakestrad). Pendidikan minimal D3 perguruan tinggi dengan wewenang mencakup promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Bahkan, profesi baru tersebut dibangunkan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional tersendiri bernama Griya Sehat.