Komisi III DPR minta Polri audit program pengadaan 5 tahun terakhir
Kapolri Idham Azis berjanji, akan membentuk tim investigasi untuk mengaudit pengadaan IT dalam kurun waktu tiga-empat tahun lalu.
Komisi III DPR RI meminta Polri mengaudit seluruh program pengadaan barang dan jasa selama lima tahun terakhir. Permintaan tersebut, dilatari karena ada dugaan duplikasi pengadaan.
"Kami inginkan adalah, Polri di bawah pimpinan Pak Idham, melakukan audit terkait program pengadaan. Mengaudit semua program yang sifatnya pengadaan IT. Mengaudit lima tahun terakhir. Kenapa? Karena ditenggarai terjadi duplikasi," kata Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry saat rapat kerja bersama Polri, yang disiarkan secara virtual, Rabu (30/9).
Herman mengatakan, duplikasi diduga terjadi pada sejumlah pengadaan baik yang didanai oleh Polri maupun pihak luar. "Ada program, programnya sama beda satker, beda judul, makai rupiah. Ada juga program sama yang sudah ada di rupiahnya, beda judul, dibiayai dari PLN. Nah, ini terjadi duplikasi," terang Herman. "Kami belum menuduh, tetapi harus diaudit. Lima tahun terakhir," tutur dia.
Di samping itu, Herman menilai, sebagian program IT yang dibiayai oleh PT PLN mangkrak. Karena itu, dia mendesak Korps Bhayangkara untuk dapat mengaudit pengadaan tersebut.
"Ini harus di cek. Uang negara habisnya triliun-triliun supaya kedepan Polri bisa tetapkan renstra pengadaan. Bahwa infrastruktur teknologi dibutuhkan Polri? Sangat perlu. Tetapi jangan tumpang tindih," tutur dia.