Komisi III DPR minta Polri audit program pengadaan 5 tahun terakhir

Komisi III DPR RI meminta Polri mengaudit seluruh program pengadaan barang dan jasa selama lima tahun terakhir. Permintaan tersebut, dilatari karena ada dugaan duplikasi pengadaan.

"Kami inginkan adalah, Polri di bawah pimpinan Pak Idham, melakukan audit terkait program pengadaan. Mengaudit semua program yang sifatnya pengadaan IT. Mengaudit lima tahun terakhir. Kenapa? Karena ditenggarai terjadi duplikasi," kata Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry saat rapat kerja bersama Polri, yang disiarkan secara virtual, Rabu (30/9).

Herman mengatakan, duplikasi diduga terjadi pada sejumlah pengadaan baik yang didanai oleh Polri maupun pihak luar. "Ada program, programnya sama beda satker, beda judul, makai rupiah. Ada juga program sama yang sudah ada di rupiahnya, beda judul, dibiayai dari PLN. Nah, ini terjadi duplikasi," terang Herman. "Kami belum menuduh, tetapi harus diaudit. Lima tahun terakhir," tutur dia.

Di samping itu, Herman menilai, sebagian program IT yang dibiayai oleh PT PLN  mangkrak. Karena itu, dia mendesak Korps Bhayangkara untuk dapat mengaudit pengadaan tersebut. 

"Ini harus di cek. Uang negara habisnya triliun-triliun supaya kedepan Polri bisa tetapkan renstra pengadaan. Bahwa infrastruktur teknologi dibutuhkan Polri? Sangat perlu. Tetapi jangan tumpang tindih," tutur dia.

Sementara itu, anggota Komisi III Sarifudin Suding meminta, Polri dapat lebih selektif dalam merekrut perusahaan untuk mengerjakan proyek. Hal ini, didasari lantaran dirinya mendapat laporan terdapat proyek Polri yang mangkrak.

"Jangan lagi rekanan-rekanan yang diberikan orang tidak profesional untuk kerjakan proyek yang ada di kepolisian, tetapi berikanlah kepada orang yang betul-betul memahami dan orang yang profesional di bidang itu," tutur dia.

"Jangan hanya karena faktor kenalan atau orang baru dibawa masuk ke situ, akhirnya pekerjaan yang ada di kepolisian itu terbengkalai," sambungnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Kapolri Idham Azis menyatakan, akan membentuk tim investigasi untuk mengaudit pengadaan IT dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun lalu.

"Saya juga akan membuat tim investigasi yang akan diketuai oleh Irwasum untuk mengaudit pengadaan IT di Polri selama 3-4 tahun belakangan ini. Memang saya kira ini perlu, karena seperti pepatah kayak mengurai benang kusut ini," tegas Idham.