DPR minta TNI dukung penuh penerapan PPKM darurat

Peran TNI sangat krusial untuk membantu pelaksanaan PPKM darurat sekaligus pencapaian target vaksinasi satu juta per hari.

etua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto: dpr.go.id/Azka/mr

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta institusi TNI mendukung penuh penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang telah diputuskan oleh pemerintah. Menurutnya, peran TNI sangat krusial untuk membantu pelaksanaan PPKM darurat sekaligus pencapaian target vaksinasi satu juta per hari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.

"Kita pada dasarnya sedang menghadapi perang untuk mengakhiri pandemi ini, dan strategi pertahanan yang terbaik sejatinya ialah pertahanan untuk melindungi dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi akibat Covid-19," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (2/7).

Selama sebulan bulan terakhir Indonesia yang mengalami lonjakan kasus Covid-19. Ditambah lagi, masyarakat belum sepenuhnya berupaya untuk terlibat dalam meningkatkan pertahanan untuk melawan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, politisi Partai Golkar itu ingin mendukung kebijakan pemerintah tersebut guna menekan dan memutus segera mata rantai penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah tegas dalam menjalankan kebijakan PPKM darurat.

"Itu perlu dilakukan karena saat ini dampak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Grafik tertular dan angka kematian terus meningkat signifikan," kata Deddy dalam keterangannya, Jumat (2/7).