DPR nilai KLHK tak serius antisipasi karhutla
Ketidakseriusan KLHK terindikasi dari minimnya anggaran untuk Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim.
Ketua Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tak serius mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi setiap tahun. Padahal, kata dia, DPR sudah memberikan alokasi dana yang cukup kepada KLHK untuk mengendalikan penyebab kebakaran.
"Sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada pengalokasian anggaran program pengendalian perubahan iklim tahun ini,” ujar Andi saat rapat kerja dengan Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
Andi mengatakan, pada 2015 DPR telah mengalokasikan dana lebih pada KLHK untuk pengadaan berbagai alat canggih, guna mengantisipasi terjadinya karhutla. Hal ini dilakukan lantaran karhutla yang disebabkan oleh perubahan iklim, terjadi hampir setiap tahun.
"Terlepas dari kerja Humas KLHK yang tidak mempublikasikan segala kegiatan di Kementeriannya, yang menjadi pertanyaan di sini anggaran Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim juga masih sangat minim, yakni tidak sampai Rp 200 miliar,” ujar Andi.
Sebelumnya, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan mengklaim pihaknya telah melakukan penanganan dan pengendalian karhutla 2019 dengan lebih intensif.