DPR nilai KLHK tak serius antisipasi karhutla

Ketua Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tak serius mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi setiap tahun. Padahal, kata dia, DPR sudah memberikan alokasi dana yang cukup kepada KLHK untuk mengendalikan penyebab kebakaran.

"Sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada pengalokasian anggaran program pengendalian perubahan iklim tahun ini,” ujar Andi saat rapat kerja dengan Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

Andi mengatakan, pada 2015 DPR telah mengalokasikan dana lebih pada KLHK untuk pengadaan berbagai alat canggih, guna mengantisipasi terjadinya karhutla. Hal ini dilakukan lantaran karhutla yang disebabkan oleh perubahan iklim, terjadi hampir setiap tahun.

"Terlepas dari kerja Humas KLHK yang tidak mempublikasikan segala kegiatan di Kementeriannya, yang menjadi pertanyaan di sini anggaran Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim juga masih sangat minim, yakni tidak sampai Rp 200 miliar,” ujar Andi.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan mengklaim pihaknya telah melakukan penanganan dan pengendalian karhutla 2019 dengan lebih intensif. 

KLHK menggunakan teknologi satelit untuk mendeteksi titik panas, sebagai bagian dari upaya pencegahan. Menggunakan satelit Terra dan Aqua, KLHK dapat memantau wilayah-wilayah yang mengalami karhutla. Hanya saja, titik panas tidak akan terdeteksi di wilayah yang tertutup awan. 

Hal yang sama juga dilakukan dengan menggunakan satelit Suomi NPP (National Polar-Orbiting Partnership) dan satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) milik Amerika Serikat.

Di tempat berbeda, Direktur Jenderal Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengatakan KLHK juga telah mengerahkan segala upaya untuk karhutla yang terjadi. KLHK menggandeng berbagai institusi untuk memadamkan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. 

"Upaya nyata dari KLHK cukup signifikan untuk melakukan pemadaman itu. Ini kita lakukan secara terpadu. Manggala Agni, kemudian TNI/Polri, masyarakat peduli api, pemegang izin, kemudian pemerintah daerah juga kita libatkan, jadi betul-betul kita all out untuk mengatasi asap ini," ujar Ruandha di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (16/9). 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran di lahan berhutan telah menghanguskan area seluas 328.724 hektare. Dari luas itu, 27% di antaranya merupakan lahan gambut. 

Ketimbang wilayah lain, Provinsi Riau menjadi wilayah dengan luas lahan terluas yang dilalap si jago merah, dengan luas 40.000 hektare. Area karhutla semakin meluas akibat rendahnya curah hujan.