Jokowi minta menteri-kepala daerah jalankan rekomendasi BPK
Presiden ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola transparan dan akuntabel.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Presiden kemudian menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
Ini disampaikan Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020.
“Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (25/06/2021).
Defisit anggaran, kata Jokowi, dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman. "Dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan countercyclical, dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersyukur karena pemerintah dapat memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, saat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
"WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Ini WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016,,” lanjut Jokowi.