sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jokowi minta menteri-kepala daerah jalankan rekomendasi BPK

Presiden ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola transparan dan akuntabel.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Jumat, 25 Jun 2021 13:21 WIB
Jokowi minta menteri-kepala daerah jalankan rekomendasi BPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Presiden kemudian menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Ini disampaikan Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020.

“Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (25/06/2021).

Defisit anggaran, kata Jokowi, dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman. "Dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan countercyclical, dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersyukur karena pemerintah dapat memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, saat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

"WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Ini WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016,,” lanjut Jokowi.

Presiden melanjutkan, predikat WTP bukanlah tujuan akhir upaya peningkatan pengelolaan pembiayaan APBN. Pemerintah, jelasnya, terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP.

“Kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat,” bebernya dikutip dari laman Setkab.

Sementara itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam laporannya menyampaikan telah melakukan pemeriksaan terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Sponsored

Hasilnya, dari 86 LKKL dan LKBUN tersebut, 84 di antaranya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara dua lainnya masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan satu LKBUN Tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” beber Firman.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid