KPK bantah penanganan kasus Bupati Nganjuk oleh Bareskrim imbas TWK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pihak yang membangun opini kasus Bupati Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), Novi Rahman Hidayat, ditangani Bareskrim Polri karena polemik TWK atau tes wawasan kebangsaan. KPK menegaskan, penanganan perkara itu oleh Polri disepakati sejak April 2021.

"Kami tegaskan kasus Nganjuk sejak April 2021 sebelum kegiatan tangkap tangan dilakukan sudah disepakati bersama antara KPK dan Bareskrim bahwa penanganan kasus akan dilakukan oleh Direktorat Tipikor Bareskrim Polri," ujar Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri secara tertulis, Minggu (23/5).

Diketahui, Novi dibekuk oleh tim gabungan KPK-Bareskrim pada Minggu (9/5). Beredar kabar Ketua Satuan Tugas atau Kasatgas tangkap tangan adalah Harun Al Rasyid. Harun disebut termasuk 75 pegawai lembaga antisuap yang gagal TWK.

Ali menjelaskan, kesepatakan itu berdasarkan pengaduan awal yang masuk ke lembaga antirasuah dan Bareskrim terkait dugaan korupsi yang melibatkan perangkat desa dan camat di Kabupaten Nganjuk, Jatim. Usai menangkap empat camat, diperoleh informasi terkait keterlibatan kepala daerah yang kini ditetapkan tersangka.

"Tentu menindaklanjuti kesepakatan, maka untuk efektivitas penanganan tetap dilanjutkan Bareskrim Polri dengan supervisi KPK sesuai kewenangannya," kata Ali.