KPK konfirmasi peran tersangka kasus Pelindo II
Pembayaran uang muka Pelindo II ke HDHM, Lino diduga menandatangani berkas pembayaran tanpa tanda tangan persetujuan Direktur Keuangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa eks Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino (RJL), Senin (26/4). Dia merupakan tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II 2010.
"Dikonfirmasi pada yang bersangkutan di antaranya terkait dengan peran tersangka RJL dalam pengaturan proses pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II tahun 2010," ujar Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (27/4).
Dalam kasusnya, Lino diterka menunjuk langsung Wuxi Hua Dong Heavy Manchinery Co Ltd (HDHM) untuk mengerjakan proyek QCC Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Palembang, dan Pelabuhan Pontianak. Namun, penunjukan perusahaan asal China itu diduga bermasalah.
Menurut KPK, dalam pembayaran uang muka Pelindo II terhadap HDHM, Lino diduga menandatangani berkas pembayaran tanpa tanda tangan persetujuan Direktur Keuangan. Jumlah uang muka yang dibayarkan US$24 juta yang dicairkan bertahap.
Lembaga antisuap memperoleh data dugaan kerugian keuangan negara dalam pemeliharaan tiga QCC sebesar US$22.828,94. Sementara pembangunan dan pengiriman barang tiga unit QCC, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak menghitung nilai kerugian negara yang pasti karena bukti pengeluaran riil HDHM atas pembangunan dan pengiriman tiga unit QCC tidak diperoleh.