Penambahan lahan sawit disebut hanya menguntungkan korporasi

Ansy menilai, negara masih belum hadir dalam permasalahan perusakan lingkangn untuk penambahan lahan.

Ilustrasi sengketa lahan antara warga dan perusahaan sawit. Alinea.id/Oky Diaz

Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema, menilai, penambahan lahan mayoritas dibutuhkan bagi kebun sawit, kehutanan, dan pertambangan hanya untuk memperkaya korporasi.

Menurut dia, untuk mencapai tujuan memperkaya korporasi itu, akhirnya lingkungan hidup, hutan, dan masyarakat adat terdampak langsung.

"Itu fakta kalau kita lihat relasi tiga entitas, negara, korporasi dan masyarakat sipil atau masyarakat adat tampak negara yang harus sebagai regulator, sebagai pelindung itu tunduk tak berdaya bahkan memberikan karpet merah kepada korporasi yang bertindak seperti predator merusak hutan dan lingkungan hidup," kata Ansy dalam keterangannya, Jumat (9/7).

Komisi IV DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan dengan sejumlah pegiat lingkungan, Kamis (8/7). Dalam rapat ini, Komisi IV mendengar masukan bagi Panja mengenai penggunaan, pelepasan, dan perusakan kawasan hutan.

Ansy menilai, negara masih belum hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, harus diperkuat untuk bisa melakukan perlindungan kepada masyarakat, masyarakat adat, ekosistem, dan lingkungan.