Penambahan lahan sawit disebut hanya menguntungkan korporasi

Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema, menilai, penambahan lahan mayoritas dibutuhkan bagi kebun sawit, kehutanan, dan pertambangan hanya untuk memperkaya korporasi.

Menurut dia, untuk mencapai tujuan memperkaya korporasi itu, akhirnya lingkungan hidup, hutan, dan masyarakat adat terdampak langsung.

"Itu fakta kalau kita lihat relasi tiga entitas, negara, korporasi dan masyarakat sipil atau masyarakat adat tampak negara yang harus sebagai regulator, sebagai pelindung itu tunduk tak berdaya bahkan memberikan karpet merah kepada korporasi yang bertindak seperti predator merusak hutan dan lingkungan hidup," kata Ansy dalam keterangannya, Jumat (9/7).

Komisi IV DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan dengan sejumlah pegiat lingkungan, Kamis (8/7). Dalam rapat ini, Komisi IV mendengar masukan bagi Panja mengenai penggunaan, pelepasan, dan perusakan kawasan hutan.

Ansy menilai, negara masih belum hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, harus diperkuat untuk bisa melakukan perlindungan kepada masyarakat, masyarakat adat, ekosistem, dan lingkungan. 

Lalu, dia menegaskan, negara juga harus berani menindak korporasi-korporasi jahat dengan lebih ketat lagi. Selain itu, menyangkut persoalan hak hidup masyarakat adat, Ansy mengatakan, sistem pencatatan dan administrasi bagi masyarakat adat hingga saat ini belum ada. 

Ia mencontohkan, dengan kondisi yang terjadi di masyarakat adat di Taman Nasional Komodo (TNK), Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang hingga saat ini masih belum memiliki kedaulatan agraria.

"Faktanya, sistem pencatatan, sistem administrasi yang bahkan tidak pernah ada dan ini bagian dari upaya pemikiran, pelemahan dan yang menjauhkan masyarakat adat dari hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi," ujar politikus PDIP itu.

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hutan harus bisa lebih diperkuat untuk menjaga habitat atau rumah bagi satwa liar.