Politikus PKS ini tuntut pemerintah bertanggung jawab soal polusi udara Jabodetabek
"Negara harus hadir untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, termasuk menjamin adanya udara yang sehat dan segar."
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, menuntut pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya polusi udara di Jabodetabek. Sebab, dinilai belum maksimal menjalankan kebijakan dalam mencegah dan memerangi pencemaran lingkungan.
Apalagi, sambungnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 16 September 2021 memutus Presiden Joko Widodo (Jokowi); Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Menteri Dalam Negeri; Tito Karnavian; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; dan Menteri LHK, Siti Nurbaya; bersalah dalam gugatan citizen lawsuit atas pencemaran udara di ibu kota. Vonis diperkuat putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, 17 Oktober 2022.
"Saya menilai, upaya penanganan masalah pencemaran lingkungan masih sangat minim, baik dari segi instrumen aturan hukum, aparat penegak hukum, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat," ucapnya dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Menyikapi putusan pengadilan tersebut, Jokowi dan para pembantunya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hanya Anies yang menerima vonis itu. Putusan kasasi sejatinya dikeluarkan dalam waktu dekat.
Menurut Johan, belum seriusnya pemerintah menangani persoalan polusi udara dan tidak efektifnya penegakan aturan terkait penerapan baku mutu udara ambien nasional berakibat tingginya pencemaran lingkungan. Pun berimplikasi pada kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan hidup.