Politikus PKS ini tuntut pemerintah bertanggung jawab soal polusi udara Jabodetabek

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, menuntut pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya polusi udara di Jabodetabek. Sebab, dinilai belum maksimal menjalankan kebijakan dalam mencegah dan memerangi pencemaran lingkungan.

Apalagi, sambungnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 16 September 2021 memutus Presiden Joko Widodo (Jokowi); Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Menteri Dalam Negeri; Tito Karnavian; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; dan Menteri LHK, Siti Nurbaya; bersalah dalam gugatan citizen lawsuit atas pencemaran udara di ibu kota. Vonis diperkuat putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, 17 Oktober 2022.

"Saya menilai, upaya penanganan masalah pencemaran lingkungan masih sangat minim, baik dari segi instrumen aturan hukum, aparat penegak hukum, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat," ucapnya dalam keterangannya, Selasa (15/8).

Menyikapi putusan pengadilan tersebut, Jokowi dan para pembantunya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hanya Anies yang menerima vonis itu. Putusan kasasi sejatinya dikeluarkan dalam waktu dekat.

Menurut Johan, belum seriusnya pemerintah menangani persoalan polusi udara dan tidak efektifnya penegakan aturan terkait penerapan baku mutu udara ambien nasional berakibat tingginya pencemaran lingkungan. Pun berimplikasi pada kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan hidup.

"Negara harus hadir untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, termasuk menjamin adanya udara yang sehat dan segar bagi warga Jakarta dan kota besar lainnya," tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR ini lantas mengajak semua pihak meningkatkan kesadaran dan kepedulian atas bahaya pencemaran udara. Apalagi, buruknya kualitas udara mengancam kesehatan.

"Mari kita bergandengan tangan mengatasi persoalan serius polusi udara di Jakarta dan kota lainnya karena WHO telah mengingatkan bahwa dampak buruk dari polusi udara berdampak pada melonjaknya ancaman kesehatan terhadap beberapa penyakit, seperti strok, kanker paru-paru, jantung, dan berbagai penyakit pernapasan lainnya," tuturnya.

Udara di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir tercemar. Berdasarkan data situs IQAir, kualitas udara Jakarta bahkan terburuk di dunia pada Minggu (13/8) pagi, pukul 06.14 WIB.

Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta tercatat 170 poin atau tidak sehat dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 93,2 mikrogram per meter kubik. Particulate Matter (PM2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa salah satu penyumbang polusi udara di Jabodetabek adalah pemakaian batu bara, termasuk oleh industri manufaktur. Namun, keterangan berbeda disampaikan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, dengan dalih pemakaian batu bara di Jakarta cuma 0,42%.

Diketahui, setidaknya terdampat 418 industri manufaktur yang berada dalam radius 100 km dari Jakarta. Batu bara juga dipakai untuk operasional 16 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang "mengepung" ibu kota: 10 fasilitas di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat (Jabar). 

Di sisi lain, merujuk data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta, sekitar 100.000 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara. Rentang Januari-Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta. 

Jokowi pun membahas masalah ini dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (14/8). Forum menghasilkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menanggulangi polusi udara.

Untuk jangka pendek, Jokowi meminta otoritas berwenang melakukan intervensi dalam meningkatkan kualitas udara di Jabodetebak lebih baik. Misalnya, membuat rekayasa cuaca guana memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH), dan memberlakukan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Kemudian, kebijakan jangka menengah berupa memasifkan pengurangan penggunaan kendaraan berbasis fosil dan menggalakkan pemakaian transportasi publik. "Dalam jangka panjang, ... harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya," tutur Jokowi dalam ratas.