Demi netralitas ASN, Prabowo cs perlu mundur dari kabinet Jokowi

Kehadiran para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kontestan di pentas Pileg dan Pilpres 2024 bisa menimbulkan beragam persoalan. Tak hanya potensial menyalahgunakan anggaran dan wewenang, para menteri juga bisa mengendalikan aparatur sipil negara (ASN) di bawah mereka untuk kerja-kerja pemenangan. 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Supraman berpendapat seharusnya menteri yang ikut kontestasi pileg dan pilpres mundur dari jabatannya. Dengan begitu, mereka tidk bisa mengutak-atik program kementerian untuk kepentingan politik elektoral. ASN kementerian pun terbebas dari pengaruh para menteri Jokowi. 

Berkaca pada 2018 dan 2019,  Arman mengatakan banyak ASN yang melanggar prinsip netralitas selama kontestasi politik berlangsung. Bahkan, KPPOD menemukan ada ASN yang ikut "bekerja" bak anggota tim pemenangan para kandidat. 

"Semisal menghadiri deklarasi, kemudian memasang alat peraga. Kemudian, aktivitas di media sosial, misalnya, menanggapi dan sejenisnya itu. Ada yang menyebarkan gambar atau bahkan ada yang mendeklarasikan diri juga," kata Arman kepada Alinea.id, Rabu (1/11).

Saat ini, ada dua menteri Jokowi yang telah dideklarasikan sebagai kandidat di pentas Pilpres 2024. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat ini berstatus sebagai bacapres dari Gerindra dan sejumlah parpol. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD kini cawapresnya Ganjar Pranowo.