Selesaikan konflik Papua, pemerintah perlu tiru Gus Dur-SBY

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid, mendukung pernyataan TNI Angkatan Darat (AD) yang tidak menganggap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai musuh.

Dia menyatakan, banyak pihak menginginkan negara tak memakai pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik di "Bumi Cenderawasih", tetapi mengedepankan dialog, kesejahteraan, dan HAM. Langkah itu disebut pernah diambil sebelumnya.

“Sebagai salah satu contoh pendekatan di era Abdurachman Wahid [Gus Dur] dan SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] dalam konteks penyelesaian konflik bersenjata di Aceh,” ujarnya dalam webinar, Minggu (28/11).

Kepala Staf TNI AD (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, sebelumnya mengimbau anak buahnya yang bertugas di Papua tak menganggap KKB sebagai musuh. Namun, harus dipandang sebagai rakyat yang perlu dirangkul dan diberikan pemahaman tentang NKRI.

Usman menerangkan, orang asli Papua (OAP) bahkan hingga eksisnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) ingin lepas dari NKRI akibat adanya perasaan dianaktirikan karena tak mendapatkan keadilan sosial, terjadinya ketimpangan ekonomi, sumber daya alamnya (SDA) dirusak, dan maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap mereka. OPM pun tidak puas dengan sikap pemerintah yang tidak mengakui keberadaannya.