Tiga implikasi buruk pelabelan KKB teroris

Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai keputusan melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua. Hendardi juga menyampaikan sejumlah implikasi buruk pelabelan teroris terhadap KKB tersebut.

Setara menilai keputusan tersebut merupakan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua. "Bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua," kata Hendardi dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (29/40).

Hendardi melanjutkan, sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, pelabelan teroris juga dilakukan oleh negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua. "Pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang," tegas Hendardi.

Dia berpendapat, kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama. "Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," ungkap Hendardi.

Lebih jauh, Hendardi kemudian menerangkan implikasi buruk pelabelan teroris pada KKB. Pertama, pelabelan ini menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sabagai jalan membangun perdamaian.