sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tiga implikasi buruk pelabelan KKB teroris

Label KKB teroris dinilai ekspresi putus asa pemerintah kelola konflik Papua.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 30 Apr 2021 11:17 WIB
Tiga implikasi buruk pelabelan KKB teroris

Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai keputusan melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua. Hendardi juga menyampaikan sejumlah implikasi buruk pelabelan teroris terhadap KKB tersebut.

Setara menilai keputusan tersebut merupakan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua. "Bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua," kata Hendardi dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (29/40).

Hendardi melanjutkan, sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, pelabelan teroris juga dilakukan oleh negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua. "Pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang," tegas Hendardi.

Dia berpendapat, kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama. "Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," ungkap Hendardi.

Lebih jauh, Hendardi kemudian menerangkan implikasi buruk pelabelan teroris pada KKB. Pertama, pelabelan ini menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sabagai jalan membangun perdamaian.

Kedua, meningkatnya eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua seperti terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain.

Ketiga, membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum. Mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris.

"Pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi, akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis, sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan," katanya.

Sponsored

Pilihan realistis bagi Papua menurut Hendardi ialah penyelesaian secara damai dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.

"Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," pungkasnya.

Kemarin, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memutuskan status KKK sebagai teroris pascapenembakan terhadap Kepala BIN daerah Papua Mayjen Anumerta I Gusti Danny Karya Nugraha pada Minggu (25/4). Pelabelan terorisme terhadap KKB dinilai sesuai ketentuan UU Nomor 5 tahun 2018.

Dia telah meminta kepada Polri-TNI dan BIN untuk segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. Artinya, jangan sampai menyasar masyarakat sipil. Sebab, rakyat Papua adalah bagian dari Indonesia.

Berita Lainnya