Tumpas KKB di Papua, Mahfud: Tak perlu kerahkan banyak pasukan
Polri akan berada di garis depan dalam penanganan KKB. Kemudian, TNI diperbantukan untuk mempertebal kekuatan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membantah, tudingan terkait pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan pendekatan dialog dalam penanganan eskalasi kekerasan di Papua.
"Siapa bilang sulit dilakukan. Kami berdialog terus dengan tokoh-tokohnya, pimpinan DPR-nya. Semuanya datang ke sini, tokoh adatnya, tokoh gerejanya datang ke sini (ke kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dan mereka minta agar Papua dibangun dengan secara komprehensif, mereka tetap menolak tindakan separatis," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/4).
Berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, kata dia, Polri akan berada di garis depan dalam penanganan KKB. Kemudian, TNI akan diperbantukan untuk mempertebal kekuatan.
"Kalau anda tanya berapa kekuatan, kita hanya menghadapi segelintir orang. Itu tidak perlu banyak (mengerahkan pasukan), tinggal dikoordinasikan, menurut istilah presiden, disinergikan saja, jangan sendiri-sendiri," ujar Mahfud.
Pangdam TNI dan Kapolda Papua, kata dia, akan berkoordinasi. Sementara itu, BIN tetap akan melakukan kegiatan intelijen yang bersifat lebih politis. Misalnya, menggalang dukungan dari tokoh-tokoh adat/agama/masyarakat di Papua, mengidentifikasi lokasi-lokasi, hingga berdiplomasi bersama Kementerian Luar Negeri untuk menghalau pelarian kelompok kriminal bersenjata (KKB).