KPU berdalih asuransi kesehatan sudah diajukan, tapi ditolak
Namun, Arief Budiman tak menyebut lembaga apa yang menolak rencana memberikan asuransi kesehatan kepada penyelenggara pemilu itu.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku, sejak awal sudah mengajukan jaminan kesehatan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, upaya KPU itu dimentahkan.
Sebelum pelaksanaan pemilu serentak, KPU memprediksi dampak kesehatan bagi penyelenggara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, beban kerja yang mesti dilakukan KPPS berat dan dituntut selesai tepat waktu.
Arief mengatakan, tahapan pemilu mesti dikerjakan tepat waktu. Berbeda dari institusi lain yang dapat menunda bila kesiapannya masih minim.
"Ini kerja panjang. Punya risiko besar harus ada asuransi, tapi ditolak. Ini KPPS kerja berat jauh lebih berat dari pemilu 2014," kata Arief dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk “Silent Killer Pemilu Serentak” di d'consulate Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).
Selain itu, menurut Arief, KPU juga punya rencana mengajukan agar ada penambahan honorarium bagi penyelenggara di tingkat TPS. Hal yang sama juga ditolak saat diajukan.