KPU berdalih asuransi kesehatan sudah diajukan, tapi ditolak

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku, sejak awal sudah mengajukan jaminan kesehatan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, upaya KPU itu dimentahkan.

Sebelum pelaksanaan pemilu serentak, KPU memprediksi dampak kesehatan bagi penyelenggara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, beban kerja yang mesti dilakukan KPPS berat dan dituntut selesai tepat waktu.

Arief mengatakan, tahapan pemilu mesti dikerjakan tepat waktu. Berbeda dari institusi lain yang dapat menunda bila kesiapannya masih minim.

"Ini kerja panjang. Punya risiko besar harus ada asuransi, tapi ditolak. Ini KPPS kerja berat jauh lebih berat dari pemilu 2014," kata Arief dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk “Silent Killer Pemilu Serentak” di d'consulate Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Selain itu, menurut Arief, KPU juga punya rencana mengajukan agar ada penambahan honorarium bagi penyelenggara di tingkat TPS. Hal yang sama juga ditolak saat diajukan.

Bahkan, dalam proses rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi II belakangan juga diusulkan agar disiapkan asuransi kesehatan. "Kami juga mengajukan honor ditambah, ini juga ditolak. Ini miris sebenarnya," kata Arief.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon sempat menyela pernyataan Arief dan mempertegas lembaga yang menolak. Namun, Arief tak menyebut spesifik lembaga yang menolak.

Effendi menuturkan, PDIP justru menginginkan proteksi kesehatan yang maksimal bagi penyelenggara pemilu. PDIP, lanjut Effendi, tidak pernah menolak pengajuan penambahan asuransi dan honor oleh KPU.

"Yang nolak itu kalau enggak salah itu Kementerian Keuangan. Kami dari Fraksi PDIP tidak menolak. Kami ingin mendapat proteksi sepenuhnya malah dari negara kepada teman yang melaksanakan tugas," ujar Effendi.