Pengamat ungkap alasan BPN Prabowo-Sandi tak menempuh jalur MK

BPN Prabowo-Sandi tidak memiliki bukti yang cukup untuk membawa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Antara Foto

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan mengungkapkan alasan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu 2019.  Menurut Johanes, BPN Prabowo-Sandi tidak percaya diri dengan data yang dimiliki.

“Mengapa BPN tidak percaya pada MK? Karena mereka tidak percaya diri sendiri bahwa mereka jujur mengungkap adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019,” kata Johanes di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa, (21/5).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan sikap BPN Prabowo-Sandi yang menolak untuk mengadukan kecurangan pemilu ke MK. Alasannya, lembaga peradilan pemilu itu dinilai tidak adil dalam mengadili sengketa pemilu.

Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (21/5) dini hari telah mengumumkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko widodo-Ma'ruf Amin meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019. Calon presiden-calon wakil presiden itu meraup 55,5% suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga meraih 44,5%.

Menurut dia, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak memiliki bukti yang cukup untuk membawa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). "BPN tidak memiliki bukti yang cukup. Itulah yang membuat mereka tidak percaya diri untuk membawa hasil pilpres ini ke MK," kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT ini.