Perlunya transparansi informasi sejak awal proses seleksi CPNS, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta skema insentif dan pengembangan karier.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membangun sistem rekrutmen yang lebih adaptif dan berpihak pada calon aparatur sipil negara (ASN). Hal ini mencakup transparansi informasi sejak awal proses seleksi, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta skema insentif dan pengembangan karier yang menjanjikan.
“Rekrutmen ASN harus berangkat dari prinsip keadilan dan penghargaan terhadap kompetensi. Kalau formasi tidak diminati, berarti ada sesuatu yang salah dari pendekatannya, baik dari sisi promosi, fasilitas, maupun jenjang karier yang ditawarkan,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4).
Pernyataan tersebut merupakan bentuk dalam menyuarakan keprihatinan atas mundurnya hampir 2.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 yang menurutnya mencerminkan kelemahan mendasar dalam perencanaan rekrutmen aparatur sipil negara. Ia menegaskan situasi ini bukan sekadar kendala administratif, melainkan tantangan strategis yang harus segera dibenahi agar negara tidak kehilangan potensi sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
“Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” ucapnya.
Menurut Puan, ketidaksesuaian antara minat peserta dengan formasi dan lokasi penempatan mencerminkan belum matangnya perencanaan formasi ASN. Ia menilai, perlu ada reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kuota semata, tetapi juga menjawab kebutuhan strategis nasional secara berkelanjutan.