Ia menambahkan, keberhasilan sistem JKN juga sangat bergantung pada kerja sama erat antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit.
Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 mulai menjadi perhatian sejumlah pihak. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan bahwa kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak menjadi beban bagi masyarakat, khususnya peserta mandiri dari kalangan berpenghasilan rendah.
“Kami memahami tantangan pembiayaan BPJS Kesehatan, tetapi jangan sampai masyarakat menjadi korban. Jika iuran naik, maka layanan juga harus membaik,” ujar Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, dalam keterangannya, Senin (21/7).
Menurutnya, peserta mandiri dari kelas pekerja informal atau keluarga dengan penghasilan terbatas akan paling merasakan dampaknya. Tanpa skema subsidi yang adil, banyak dari mereka bisa memilih berhenti sebagai peserta aktif, yang justru memperburuk rasio kepesertaan aktif BPJS Kesehatan.
Ia juga menilai bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyuarakan kepentingan warganya dalam pembahasan kebijakan nasional ini. Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbanyak, termasuk mereka yang ditanggung dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Pemprov DKI harus proaktif mengusulkan skema yang adil dan berpihak pada rakyat. Jangan sampai warga yang selama ini tertib membayar iuran justru makin terbebani,” katanya.