Pengamat menilai pelibatan militer dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa tidak tepat dan berpotensi mengaburkan supremasi sipil.
Pelibatan aparat militer dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 12 Juni 2026 menuai kritik dari kalangan akademisi. Pengamat politik dari FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai kehadiran militer dalam konteks ketertiban umum merupakan langkah yang tidak tepat dan berpotensi melanggar prinsip hubungan sipil-militer dalam negara demokrasi.
Menurut Insan, demonstrasi mahasiswa merupakan bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penanganannya seharusnya berada dalam ranah aparat sipil, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, dengan pendekatan persuasif dan proporsional.
“Militer tidak sepatutnya dilibatkan dalam urusan ketertiban umum. Mereka adalah kombatan yang fungsi utamanya menjaga pertahanan negara, bukan mengelola dinamika sipil di ruang publik,” ujar Insan Praditya Anugrah di Jakarta, Sabtu (13/6).
Ia menegaskan, pelibatan militer dalam jumlah besar untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa berpotensi menciptakan normalisasi praktik yang keliru dalam sistem demokrasi yang mengakui supremasi sipil. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri.
“Jika praktik ini dibiarkan, kita berisiko menganggap wajar sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari prinsip dasar hubungan sipil-militer. Dalam negara demokrasi, militer tunduk pada supremasi sipil dan tidak boleh masuk ke ranah yang menjadi tanggung jawab institusi sipil,” lanjutnya.