Gelombang kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran kembali menguat. Aksi turun ke jalan yang terjadi belakangan ini dinilai tidak hanya mencerminkan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga menunjukkan keresahan generasi muda terhadap arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai adanya upaya sistematis untuk memecah belah gerakan mahasiswa di tengah menguatnya protes terhadap kinerja sektor ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Yohanes, aksi mahasiswa merupakan representasi dari kegelisahan nyata publik atas kondisi ekonomi yang karut-marut. Selain faktor ekonomi, arah politik yang dinilai kian otoritarian juga menjadi pemantik utama mahasiswa kembali merapatkan barisan.
“Artinya, ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus melihat fenomena ini sebagai koreksi terhadap demokrasi, bukan sebagai ancaman,” ujar Yohanes, Sabtu (20/6).
Salah satu puncak kemarahan mahasiswa tergambar dalam protes keras mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Protes tersebut terjadi saat diskusi bersama jajaran kabinet Prabowo-Gibran yang dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa merasa kecewa karena para anggota kabinet dinilai lebih banyak menyampaikan narasi pemerintah ketimbang mendengarkan kritik. Diskusi pun dianggap berjalan satu arah dan tidak cukup menampung keresahan mahasiswa.
“Diskusi publik itu tidak boleh satu arah. Jangan jadikan mahasiswa hanya sebagai pendengar setia. Libatkan mereka untuk menghasilkan dialog akademik yang sehat. Untuk itu, komposisi narasumber harus ideal, harus ada keseimbangan perspektif antara akademisi, pemerintah, praktisi, dan perwakilan mahasiswa sebagai representasi suara generasi muda,” kritik Yohanes.
Bertolak dari fenomena tersebut, Yohanes menilai pemerintah mulai mengubah taktik dalam merespons kritik mahasiswa. Menurutnya, strategi memecah belah gerakan mahasiswa tampak mulai dipilih sebagai alternatif untuk meredam kritik, menggantikan pendekatan represif seperti penangkapan aktivis yang sempat marak pascademo besar pada Agustus 2025.
Yohanes mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut. Ia menilai, upaya menjinakkan gerakan mahasiswa melalui siasat pecah belah merupakan pendekatan yang keliru dan naif.
“Saya harap pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu. Pendekatan represif maupun manipulatif justru berisiko buruk terhadap stabilitas negara. Dalam demokrasi modern, pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mengelola kritik menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Ketimbang menghabiskan energi untuk meredam suara mahasiswa, Yohanes menilai pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kondisi ekonomi secara konkret. Sejumlah isu yang menjadi aspirasi mahasiswa antara lain perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak memboroskan anggaran, penanganan pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan harga bahan pokok, serta penghentian pendekatan militeristik dalam ruang sipil.
“Langkah pemerintah saat ini seharusnya bukan mencari cara meredam kritik, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu membutuhkan perencanaan matang, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat,” kata Yohanes.
Yohanes juga menyarankan agar pemerintah meninggalkan kebiasaan membuka dialog publik setelah kebijakan kontroversial diberlakukan, terutama kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurutnya, pola tersebut berpotensi membuat publik semakin resisten karena merasa hanya dijadikan objek kebijakan tanpa pernah diakomodasi aspirasinya.
“Pemerintah harus segera memperbaiki arah kebijakan. Ingat, mahasiswa jangan dilihat sebagai lawan politik. Mereka adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemerintah yang mau mendengar suara kritis justru akan memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat,” tuturnya.
