Sejumlah partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) ramai-ramai menyudutkan sikap politik PDI Perjuangan (PDIP). Reaksi keras itu dipicu oleh dugaan keterlibatan kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang masif belakangan ini.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP untuk tidak bersikap “abu-abu” dalam berpolitik. Desakan tersebut muncul setelah Andi Widjajanto terlihat berada di tengah massa aksi mahasiswa.
Senada dengan Jazilul, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun juga menyentil sikap sejumlah elite PDIP yang belakangan gencar mengkritik pemerintah di tengah dinamika politik nasional. Menurutnya, kritik merupakan hal lumrah dalam demokrasi, tetapi perlu disampaikan dengan mempertimbangkan situasi bangsa.
“Dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas. Perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Minggu (21/6).
Menanggapi ketegangan tersebut, analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholidul Adib, menilai kepanikan partai koalisi pemerintah cukup beralasan. Menurutnya, kemunculan Andi Widjajanto di Bundaran HI memicu kekhawatiran terhadap menguatnya poros oposisi di luar pemerintahan yang dimotori PDIP.
“Hal itu bisa dipahami karena sekarang citra pemerintah sedang turun akibat sejumlah program yang dikritisi mahasiswa. Apalagi setelah adanya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), ditambah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga BBM Pertamax, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dianggap tidak tepat sasaran,” kata Kholid.
Lebih lanjut, Kholid melihat kecemasan partai koalisi sebagai representasi rapuhnya posisi kekuasaan saat ini. Menurutnya, pemerintah dan partai pendukungnya mudah menjadi sasaran sentimen negatif publik di tengah tekanan ekonomi dan kritik terhadap sejumlah program prioritas.
Di sisi lain, partai-partai koalisi juga khawatir momentum tersebut akan mendongkrak reputasi PDIP sebagai oposisi yang solid. Kholid menilai gelombang kritik mahasiswa berpotensi berkembang menjadi tekanan politik yang lebih besar terhadap pemerintah.
“Pemerintah dan partai koalisi khawatir kritik mahasiswa ini bertransformasi menjadi gelombang protes massa yang menuntut delegitimasi kekuasaan, bahkan bisa bergeser ke isu pemakzulan presiden dan wakil presiden,” ujar Kholid.
Hak konstitusional PDIP
Kendati demikian, Kholid menilai sikap politik PDIP tidak semestinya dicurigai secara berlebihan. Dalam sistem demokrasi, partai di luar pemerintahan memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Terlebih, menurut Kholid, PDIP tentu akan memanfaatkan momentum penurunan kondisi ekonomi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendulang citra positif dengan menyuarakan kegelisahan rakyat.
Di sisi lain, partai-partai pendukung pemerintah justru berada dalam posisi dilematis karena ikut terkena dampak dari merosotnya citra kabinet.
“Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa partai koalisi pemerintah menilai posisi PDIP ‘abu-abu’. Mereka hanya mencoba mengonfrontasi balik serangan tersebut,” ujar Kholid.
