Pemerintah diminta tidak memecah belah kritik mahasiswa dan fokus membenahi ekonomi serta membuka dialog publik.
Gelombang kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran kembali menguat. Aksi turun ke jalan yang terjadi belakangan ini dinilai tidak hanya mencerminkan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga menunjukkan keresahan generasi muda terhadap arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai adanya upaya sistematis untuk memecah belah gerakan mahasiswa di tengah menguatnya protes terhadap kinerja sektor ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Yohanes, aksi mahasiswa merupakan representasi dari kegelisahan nyata publik atas kondisi ekonomi yang karut-marut. Selain faktor ekonomi, arah politik yang dinilai kian otoritarian juga menjadi pemantik utama mahasiswa kembali merapatkan barisan.
“Artinya, ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus melihat fenomena ini sebagai koreksi terhadap demokrasi, bukan sebagai ancaman,” ujar Yohanes, Sabtu (20/6).