Tersisa waktu satu bulan sebelum tim asesor UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan ulang pada Juni 2025.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, mengajak seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret dan terkoordinasi guna mempertahankan status Kaldera Toba sebagai bagian dari The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark (UGGp). Hal ini disampaikan menyusul adanya peringatan dari UNESCO yang dikenal sebagai “kartu kuning”, menandai adanya catatan serius terhadap pengelolaan kawasan tersebut.
“DPR mengingatkan dengan tegas seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bertindak cepat dan terukur dalam menyelamatkan status Geopark Kaldera Toba,” ujar Puan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (23/5).
Kaldera Toba, yang telah diakui sebagai bagian dari jaringan geopark global sejak 7 Juli 2020, kini menghadapi masa evaluasi penting. Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E Simandjorang, menyampaikan hanya tersisa waktu satu bulan sebelum tim asesor UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan ulang pada Juni 2025.
Geopark Kaldera Toba diharapkan dapat memenuhi tiga pilar utama geopark: edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan konservasi. Namun, menurut catatan UNESCO, empat rekomendasi penting belum dijalankan secara maksimal sejak peringatan dikeluarkan pada September 2023. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan edukasi berbasis riset, revitalisasi badan pengelola, pelatihan manajemen geopark, serta peningkatan visibilitas kawasan melalui infrastruktur informasi.
“Ini bukan sekadar status simbolik, tapi cermin dari komitmen bangsa dalam menjaga ekologi dan budaya,” tegas Puan.