Persoalan dalam proses SPMB bukan sekadar masalah teknis.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti kembali kisruhnya proses pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2025–2026. Menurutnya, persoalan berulang ini mencerminkan masih lemahnya sistem pendidikan nasional, khususnya dalam hal tata kelola dan akses yang adil bagi semua anak Indonesia.
“Setiap tahun, masalahnya nyaris sama. Mulai dari antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, hingga dugaan pungutan liar. Bahkan, data domisili pun jadi polemik,” ujar Puan dalam keterangan, dikutip Rabu (18/6).
Ia menyebut persoalan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang setara dan bermartabat.
“Ketika anak-anak ditolak dari sekolah yang jaraknya hanya ratusan meter dari rumah karena zonasi digital, rasa keadilan mereka dilukai. Ini bukan masalah sepele,” tegasnya.
SPMB tahun ini menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebelumnya. Meski menggabungkan berbagai jalur seperti afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili, implementasinya tetap menuai protes. Sejumlah orang tua menyatakan anaknya gagal diterima di sekolah terdekat, sementara peserta lain yang tinggal jauh justru lolos.