Anggota DPR mengangkat keresahan masyarakat yang sempat viral di media sosial terkait kemungkinan negara mengambil alih tanah warisan.
Di tengah keresahan publik soal kabar tanah atau rumah warisan yang tidak dikelola dapat diambil oleh negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan hal tersebut tidak berlaku untuk tanah dengan status hak milik.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, mengangkat keresahan masyarakat yang sempat viral di media sosial terkait kemungkinan negara mengambil alih tanah warisan karena tidak dibayar pajaknya atau tidak dibalik nama. Dede meminta kejelasan agar masyarakat tidak terus diliputi kekhawatiran, terutama mereka yang memiliki warisan tanah berukuran kecil seperti 200–400 meter persegi.
“Kalau tanah cuma 200-400 meter persegi, seperti banyak yang ada di kampung-kampung, lalu dianggap telantar hanya karena lupa bayar PBB (Pajak bumi dan bangunan) atau tidak dibalik nama, ini bisa jadi masalah serius dan sangat tidak adil,” ujar Dede dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian ATR/BPN, Senin (21/4).
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menekankan tidak semua tanah yang tidak diurus akan serta-merta diambil negara. Yang bisa dikelola negara hanyalah tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021.
“Tanah warisan dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak termasuk dalam kategori tanah telantar meskipun tidak dikelola,” ujar Nusron dalam kesempatan serupa.