DPR bakal sahkan RUU Omnibus Law siang ini

DPR RI bakal menggelar rapat paripurna pada Rabu (22/1) siang dengan agenda pengesahan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Dari 50 RUU, salah satunya merupakan RUU Omnibus Law.

"Salah satu agenda yang dibahas adalah meminta persetujuan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU prioritas yang masuk Prolegnas 2020," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangan resminya  di Jakarta, Rabu (22/1).

Puan menjelaskan, ada 50 RUU yang hendak disahkan, empat di antaranya RUU carry over yang ditetapkan DPR, DPD, dan pemerintah. Serta tiga RUU kumulatif terbuka yang akan dimintakan persetujuan pada rapat paripurna.

Dia menuturkan, dalam pengesahan tersebut, termasuk di dalamnya tiga RUU baru yang akan dibahas yakni RUU Omnibus Law, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa hingga saat ini DPR belum menerima satu pun draf RUU Omnibus Law yang merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, DPR tidak bertanggung jawab dan tidak menanggapi draf RUU OmnibusLlaw (Cipta Lapangan Kerja) yang beredar di publik yang sumbernya tidak jelas.