Jokowi dinilai tak tegas tanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden

Respon yang ditunjukkan selama ini mengesankan Jokowi menikmati berkembangnya wacana tersebut.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar. Dok Istimewa.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kinerja tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang jatuh pada hari ini, 20 Oktober 2022.

Di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sempat masif bermunculan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden-Wakil Presiden. Hal ini menjadi salah satu poin yang jadi catatan KontraS terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dari aspek demokrasi.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengungkapkan, wacana-wacana yang bergulir dari waktu ke waktu memperlihatkan adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Meskipun bukan muncul dari presiden, namun wacana yang disampaikan sejumlah elit partai politik tersebut sempat menimbulkan kisruh di tengah masyarakat.

Disampaikan Rivanlee, pihaknya menilai tanggapan yang dilontarkan Jokowi dalam menjawab permasalahan ini tidak tuntas dan menenangkan masyarakat.

"Tidak ada langkah tegas dari Presiden untuk menegur atau mengevaluasi ucapan pejabat soal tiga periode atau perpanjangan ini. Sehingga menunjukkan bahwa seolah-olah ada keinginan dari Presiden juga untuk mengiyakan atau mengamini maksud tersebut," kata Rivanlee dalam keterangannya di Kantor KontraS, Kamis (20/10).