Ketaksinkronan pasal jadi pemantik legislative review
Legislative review UU Ciptaker dianggap lebih ideal ketimbang judicial review.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai, temuan adanya sejumlah pasal yang tidak sinkron dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat menjadi dasar bagi Pemerintah dan DPR RI melakukan legislative review. Cara ini dianggap paling efektif ketimbang judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu bisa jadi pemantik untuk lakukan legislative review," ujar Ferdian, saat dihubungi Alinea.id, Selasa (3/11).
Dari catatan Alinea.id, setidaknya terdapat dua norma yang dinilai tidak sinkron dalam UU Ciptaker. Pertama, Pasal 5 Bab II terkait Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup dengan Pasal 6 Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang termaktub di halaman enam.
Pasal 6 semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam redaksionalnya. Namun, rujukan sebagaimana dimaksud di Pasal 6 tidak ada, karena di Pasal 5 tidak memiliki ayat sama sekali.