MK tolak Perkara 141, Gibran masih sah jadi cawapres Prabowo
Uji materi tersebut diajukan mahasiswa Unusia menyusul terbitnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Menakar potensi Gibran gugur jadi cawapres 2024
Gibran dapat bertarung pada Pilpres 2024 seiring terbitnya Putusan MK Nomor 90 yang diadili pamannya, Anwar Usman.
MKMK akan tangani aduan putusan batas usia capres-cawapres siang ini
Per Senin (23/10), MK menerima 7 laporan dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Respons Prabowo soal gugatan batas usia capres maksimal 70 tahun
"Saya merasa aneh, ya. Kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, kumaha?"
Tok! MK tolak gugatan batas usia capres maksimal 70 tahun
Putusan ini memungkinkan Prabowo ikut berkontestasi pada Pilpres 2024.
Pengamat sebut putusan MK soal syarat capres-cawapres bisa dianulir, ini analisisnya
Prabowo dan Ganjar sebagai capres disarankan sebaiknya tidak gegabah dan berhati-hati sebelum menetapkan Gibran menjadi cawapresnya.
Tok! MK tolak uji materi batas usia capres-cawapres
"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya."
Lagi, MK kabulkan penarikan gugatan batas usia capres-cawapres
Para pemohon mengunggat batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun diubah menjadi 30 tahun.
Uji materi UU PWP3K, warga Pulau Wawonii ajukan diri jadi pihak terkait
Langkah ini dilakukan guna menyelamatkan ekosistem buntut pencemaran lingkungan oleh aktivitas pertambangan anak usaha Harita Group, PT GKP.
DPR harap MK tolak uji materi UU PPUU yang digugat Yusril
Habiburokhman yang mewakil DPR mengklaim, penyusunan UU PPU sesuai mandat reformasi 1998.
Lima organisasi profesi akan gugat UU Kesehatan ke MK
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi uji materi (judicial review). Salah satunya, penyusunan UU Kesehatan dinilai cacat hukum.
Masa berlaku SIM 5 tahun digugat advokat ke MK, ini dasarnya
Ketentuan tentang masa berlaku SIM 5 tahun diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ.
Akademisi Unand: Tidak mungkin wewenang kejaksaan usut korupsi dihapuskan
"Secara konstitusional, kejaksaan itu sama dengan KPK, berada di Pasal 24 ayat (3)."
Respons PKS soal gugatan masa jabatan ketum parpol ke MK
Pemohon meminta hakim konstitusi mengubah isi Pasal 23 ayat (1) UU Parpol sehingga masa jabatan ketum parpol dibatasi maksimal 2 periode.
Wewenang jaksa usut korupsi digugat, DPD: Justru harusnya diperkuat
Ketika kewenangan kejaksaan dibatasi, menurut senator asal Papua Barat ini, justru bakal menjadi masalah.
Kaukus Muda Betawi sebut kejaksaan berwenang usut korupsi, ini paparannya
Adanya kewenangan mengusut kasus korupsi diklaim membuat kejaksaan superpower.
Uji materi sistem pemilu, Denny Indrayana dituntut tanggung jawab secara pidana
Kabar yang disampaikan Denny Indrayana soal uji materi sistem pemilu berbeda dengan putusan yang dibacakan MK hari ini.
Partai NasDem sebut sistem proporsional tertutup gerus kedaulatan rakyat
Selain itu, dikhawatirkan menggerus keterwakilan perempuan di legislatif dan melemahkan kebebasan ekspresi rakyat dalam menentukan wakilnya.
Kewenangan kejaksaan usut korupsi digugat, LBH GP Ansor: Aspirasi aneh!
"Keberhasilan kejaksaan menyidiki kasus korupsi, kan, harus diapresiasi."
Jokowi: Putusan MK soal pimpinan KPK masih ditelaah
Presiden pun meminta publik agar menunggu hasil kajian dan telaah oleh Menko Polhukam tersebut.
Politikus NasDem sebut perubahan sistem pemilu bikin gaduh
"Saya perkirakan akan ada kegaduhan karena dari sisi calegnya, kurang lebih ada 300.000 caleg, ya, merasa dirugikan hak-haknya."
Aktivis kritik wewenang jaksa usut korupsi digugat: Kenapa dipertanyakan?
Umar menerangkan, Indonesia hingga kini masih darurat korupsi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah penguatan lembaga penegak hukum.
ICW kritik perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, singgung pemerintahan Jokowi
Bagi ICW, putusan itu tidak tepat dan tak memiliki muatan konstitusionalitas.
Eks Ketua KPK sebut perpanjangan masa jabatan pimpinan by design
Agus menilai, putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut sudah dirancang.
Pimpinan KPK tunggu keppres perpanjangan masa jabatan
Meski dikritik, Ghufron meminta proses demokrasi harus tetap dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.
