PDIP nilai usulan tunda Pemilu 2024 bentuk pemaksaan kehendak
Semangat reformasi harus tetap dijaga agar tidak muncul lagi rezim yang memaksakan kehendak
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai, usulan penundaan Pemilu 2024 sebagai bentuk pemaksaan dari segelintir elite politik. Padahal, esensi demokrasi ialah dialog, bukan pemaksaan kehendak.
Masinton meminta DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, harus menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.
"Agar kita (DPR) mengingatkan bahwa demokrasi itu adalah dialog, bukan pemaksaan. Terhadap hal-hal strategis, didalogkan. Bukan gaya-gaya ngatur-ngatur kita," ujar Masinton di Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Menurut Masinton, semangat reformasi harus tetap dijaga agar tidak muncul lagi rezim yang memaksakan kehendak. Dia pun menyatakan akan berada di barisan terdepan untuk menentang elit politik yang tetap memaksakan penundaan Pemilu 2024.
"Nah, ini dari dulu yang kita tentang gaya-gaya ngatur gini. Ini negara, negara gotong royong, semuanya didalogkan. Itu semangat dari dulu, dan saya di depan menentang cara-cara seperti itu," tegas dia.