Pidato Ketua MPR, penuh sindiran menyengat
Mulai sindiran atas utang pemerintah, 'partai emak-emak', hingga Cak Imin yang selamanya bakal jadi cawapres.
Ketua MPR Zulkifli Hasan melontarkan sejumlah kritik dan sindiran pada pemerintah. Ketua Umum (Ketum) PAN itu juga menyindir Sandiaga Uno dan politisi PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI 2018, Kamis (16/8).
"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin, yang masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga, agar daya beli mereka tidak tergerus," ujarnya.
Zulkifli mengaku, kritik tersebut lahir usai mendapat pesan dari kelompok ibu-ibu. "Ini titipan emak-emak," ucapnya.
Frasa emak-emak sendiri belakangan hangat dibicarakan setelah cawapres Sandiaga Uno mengklaim dirinya menjadi pembela golongan tersebut. Sandi, dalam orasi pascapendaftaran Pilpres di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8) siap memperjuangkan partai emak-emak, yang tak masuk ke parpol pendukung.
"Ini partai emak-emak belum terepresentasi di sini. Kami akan berjuang untuk partai emak-emak," ujar Sandiaga kala itu.
Sikap Sandiaga yang dikesankan pro-emak-emak juga direpresentasikan dengan program OK OCE, yang diadaptasi dari program di DKI. Tak hanya itu, ketika menjabat Wagub DKI Jakarta, Pemprov juga mengajak Permodalan Nasional Madani (PMN) menggulirkan kredit usaha khusus bagi emak-emak. Lagi-lagi, ia menyebut emak-emak saat Pemprov sukses meredam inflasi di Ramadan lalu.
Selanjutnya, di Pilpres mendatang, Sandi berulang kali menegaskan keberpihakannya pada emak-emak, yang dikaitkan dengan isu ekonomi. Baginya, capres-cawapres terpilih mestinya bisa mencuri hati ibu-ibu rumah tangga.
Kampanye pembela emak-emak ini lalu diteruskan Zulkifli saat menyoal utang pemerintah dan stabilitas ekonomi. "Pemerintah juga harus memperhatikan defisit transaksi berjalan," ucap dia. Ia sempat mencatat utang pemerintah sebesar Rp4.200 Triliun. Dia mengklaim, jumlah itu setara dengan tujuh kali dana desa dan enam kali dana kesehatan.